Wind Power Indonesia

Penggunaan energi angin sebagai pembangkit listrik mulai berkembang sejak tahun 1970. Pada tahun 2008 energi angin telah menyumbang 20% tenaga listrik di Denmark, lebih dari 11% di Spanyol dan Portugal, 9% di Irlandia dan hampir 7% di German, sedangkan untuk Amerika Serikat mencapai 2% (IEA Wind, 2009).
Sejak tahun 2000 pertumbuhan kapasitas terinstal setiap tahun mencapai 30%. Pada tahun 2008 terdapat penambahan kapasitas terinstal sebesar 27 GW di lebih dari 50 negara dunia. Penambahan ini menjadikan kapasitas terinstal baik onshore maupun offshore menjadi 127 GW di seluruh dunia.

Biaya untuk energi angin di Negara – Negara berkembang pada tahun 2004 sebesar 8 c/kWh, biaya ini lebih murah apabila dibandingkan dengan geothermal maupun Large Hydro yang berada pada kisaran 10 c/kWh apalagi jika dibandingkan dengan listrik dari solar thermal yang mencapai kisaran 34 c/kWh (UNDP, 2004).
Untuk kawasan Asia, kapasitas terinstal terbesar dimiliki China yang pada tahun 2010 mencapai 42 GW. Selain itu India sebesar 13 GW, Jepang pada tahun 2008 sebesar 1.9 GW, Taiwan 358 MW, Korea Selatan 236 MW. Sedangkan di Asia Tenggara, Filipina telah memiliki 25 MW (GWEC, 2010).
Oil company yang telah memulai bisnisnya di bidang ini adalah BP. Sejak tahun 2005 hingga 2011 BP telah memiliki kapasitas terinstal sebesar 1300 MW di Amerika dan merencanakan menambah kapasitas menjadi 4000 MW sampai tahun 2015 (Website BP, 2011). Selain BP, Statoil telah memiliki beberapa daerah konsesi untuk pengembangan wind farm di Norwegia, bahkan saat ini sedang melakukan uji konstruksi floating turbine pertama di dunia di offshore Norwegia (Website Statoil, 2011). Sedangkan Exxonmobil juga mulai melirik bisnis ini dan telah menyiapkan visi pengembangan energi terbarukan termasuj angin sampai dengan tahun 2030.
Di Indonesia sumber energi angin cukup berlimpah. Sumber daya yang tersedia di alam diperkirakan mencapai 9290 MW (DESDM, 2009) namun kapasitas yang terinstal baru 1.1 MW. Pengembangan energi angin ini akan menambah pasokan energi listrik dan juga sekaligus dapat mengurangi ketergantungan akan energi fosil.
Untuk mendorong pengembangan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) di Indonesia pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden No. 5 tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional, disebutkan bahwa bauran energi primer untuk Energi Baru dan Terbarukan akan sebesar 17% pada tahun 2025. Sedangkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengeluarkan visi yang lebih agresif mendukung realisasi Perpres tersebut yaitu Visi EBT 25/25, dimana pada tahun 2025 ditargetkan EBT akan memiliki porsi 25% dari total bauran energi primer di Indonesia.